Birokrasi

REFLEKSI SATU TAHUN REFORMASI BIROKRASI

            Sejak Sekretariat Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim diresmikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,                           Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasojo, SIP, Mag.rer.publ., pada tanggal 18 Nopember 2013, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan segenap kemampuannya melakukan percepatan perbaikan disegala sektor demi tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi di Kabupaten Muara Enim sebenarnya telah dimulai pada tahun 2010, ketika pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014. Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan pertimbangan yang matang dan keyakinan akankesanggupan untuk mereformasi dirinya, mengajukan usulan sebagai salah satu kabupaten percontohan (pilot project) Reformasi Birokrasi di seluruh Indonesia khususnya provinsi Sumatera Selatan. Niat baik ini mendapat sambutan dari Kementerian PAN dan RB dengan diterbitkannya Keputusan MenPAN dan RB Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.

            Jika dihitung dari keputusan Menpan dan RB tersebut, Reformasi Birokrasi di Muara Enim telah memasuki usia satu tahun sebagai pilot project Reformasi Birokrasi (walaupun kesiapan Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah dimulai pada tahun 2010). Namun di usia yang masih belia ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim patut berbangga diri karena telah banyak prestasi yang telah dicapai antara lain;  Pangripta Sriwijaya Tahun 2014 dan sekaligus mewakili kabupaten/kota se-Sumsel menjadi nominasi Anugrah Pangripta Nusantara 2014 dengan kategori A sebagai daerah dengan sumber daya cukup besar untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, berdasarkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) prestasi ini melampaui target dari RPJMD kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, dimana pada tahun 2014 ditargetkan hanya mendapat penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian), nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 CC, Indeks Kepuasan Masyarakat kategori Baik dan di tahun 2014 ini pula Kabupaten Muara Enim memperoleh penghargaan Adipura (untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut) sebagai kota kecil terbersih di Indonesia.

            Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan yaitu 71,82, indeks ini menempati posisi ke-3 dari 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.Ini menggambarkan kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat kabupaten Muara Enim sudah meningkat dan sesuai harapan pemerintah.Dan tentu diakui masih banyak kekurangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi hingga tahun 2018, namun Kita tetap harus optimis dan mendukung program-program yang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

            Sebagai percontohan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tantangan dan hambatan pasti akan dihadapi. Namun Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat menjawab semua keraguan tersebut. Salah satunya dengan menerapkan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk menerima calon pegawai negeri sipil pada akhir bulan desember 2013.Walaupun baru pertama kali dan satu-satunya kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang menggunakan sistem ini, Muara Enim telah berhasil melaksanakannya.Dengan sistem CAT ini masyarakat mulai menyadari bahwa tekad pemerintah daerah untuk berubah memang bukan sekedar seremonial belaka. Dan memasuki tahun kedua penerimaan dengan sistem CAT ini mendapat apresiasi dari masyarakat dengan melonjaknya jumlah peserta yang akan mengikuti tes, karena mereka yakin penerimaan tes di Muara Enim sudah jauh dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

            Kebijakan dan programyang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pun telah disusun dan dilaksanakan, antara lain;

  1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2012 tentang Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
  2. Peraturan Bupati Muara EnimNomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
  3. Peraturan Bupati Muara EnimNomor 27 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 96/KPTS/IV/2013 tentang Pembentukkan Tim Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang merupakan implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  4. Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
  5. Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dimulai sejak  tahun 2013
  6. Melakukan evaluasi kelembagaan terhadap struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim dalam rangka menciptakan organisasi yang tepat fungsi (right function) dan tepat ukuran (right sizing) hal ini telah diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukkan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim
  7. Peraturan Bupati Muara EnimNomor 29 Tahun 2013 tentang Petunjuk PelaksanaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat
  9. Bekerjasama dengan Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara RI untuk melakukan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD), yang diharapkan diperoleh gambaran diklat-diklat yang dibutuhkan oleh PNS untuk menunjang profesionalisme sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
  10. Bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara RI melaksanakan penilaian kompetensi manajerial  yang bertujuan menilai PNS yang sedang dan atau akan menduduki jabatan struktural, khususnya untuk jabatan Eselon III dan Eselon II dengan menggunakan Metode Assesment Centre
  11. Menetapkan RSUD dr. H. M. Rabain Kabupaten Muara Enim sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang akan diikuti SKPD-SKPD lainnya
  12. Sejak tahun 2012 seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menggunakan sistem finger print sebagai absen elektronik yang terhubung secara online ke Badan Kepegawaian Daerah
  13. Mengembangkan Teknologi Informasi Komputer (TIK) yang diaplikasikan dalam suatu sistem yang terdiri dari;
  1. Sistem Pembangunan Informasi Layanan Publik melalui situs www.muaraenimkab.go.id
  2. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
  3. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDALBANGDA)
  4. Pembangunan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)
  5. Pembangunan Sistem Informasi PBB dan BPHTB Online
  6. Bekerjasama dengan BPKP dalam pengembangan SIMDA
  7. SMS Gateway
  8. Aplikasi E-Perizinan

Selain itu sejak 1 Januari 2014 setiap aparatur di Kabupaten Muara Enim telah membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor                   46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dimana SKP tersebut disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan aparatur yang bersangkutan, ditetapkan sebagai kontrak prestasi kerja dan pada akhir tahun SKP tersebut digunakan sebagai standar/ ukuran penilaian prestasi kerja, yang bersifat objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Kebijakan dan program ini tentu bukan untuk membatasi kinerja dan menghambat pelayanan masyarakat, sebaliknya berfungsi untuk meningkatkan kinerja yang akan dicapai oleh setiap organisasi dibawah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Tentu saja pemerintah tidak hanya menuntut akan kinerja aparaturnya, pemerintah juga turut andil untuk mensejahterakan aparaturnya, salah satunya dengan memberikan tunjangan kinerja yang akan diberlakukan pada awal Januari 2015. Tunjangan kinerjaini  berdasarakan dua penilaian  yaitu penilaian capaian kinerja dan penilaian terhadap kehadiran. Aturan ini menggunakan carapengurangan tunjangan kinerja dan jika ada aparatur yang nilai capaian kinerja dan kehadirannya tidak mencukupi maka setiap bulan tunjangan kinerjanya akan dikurangi. Berikut ini tabel pengurangan tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran.

Tabel Pengurangan Tunjangan Kinerja Berdasarkan Capaian Kinerja

NO.

NILAI CAPAIAN KINERJA

PENGURANGAN

1.

100-91

tidak dikenakan pengurangan tunjangan prestasi

2.

90-81

10%

3.

80-71

20%

4.

70-61

30%

5.

<60

40%

 

 

 

Tabel Pengurangan Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kehadiran

NO.

NILAI PENGURANGAN (PERSENTASE/HARI)

KETERANGAN

1.

5%/Hari

Tidak hadir tanpa keterangan

2.

4%/Hari

Tidak hadir tapi melampirkan izin

3.

3%/Hari

Tidak hadir lebih dari 3 hari karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap

4.

0,5%/Hari

Terlambat hadir >1-30 menit

5.

1%/Hari

Terlambat hadir >31 menit

6.

0,5%/Hari

Pulang lebih dari 30 menit sebelum waktu kerja berakhir

7.

1%/Hari

Pulang lebih dari 31 menit sebelum waktu kerja berakhir

8.

0,5%/Hari

Istirahat 30 menit sebelum waktu istirahat

9.

0,5%/Hari

Istirahat 30 menit sesudah waktu istirahat

10.

25%

Cuti 8-14 hari

11.

50%

Cuti 15-31 hari

12.

75%

Cuti lebih dari 31 hari

 

 

Pemberian tunjangan kinerja ini sendiri diberlakukan secara bertahap, yaitu;

  1. Pada tahun pertama, 80% didasarkan pada penilaian kehadiran dan 20% didasarkan pada penilaian capaian kinerja
  2. Tahun kedua, 60% didasarkan pada penilaian kehadiran dan 40% didasarkan pada  penilaian capaian kinerja
  3. Tahun ketiga dan seterusnya, 40% didasarkan pada penilaian kehadiran dan 60% didasarkan pada penilaian capaian kinerja.

            Ditunjuknya Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu pilot project Reformasi Birokrasi, ternyata membawa keuntungan yang sangat siginifikan bagi kesiapan Muara Enim menghadapi “Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”. MEA 2015 dapat diartikan negara-negara yang termasuk di kawasan Asia Tenggara menyepakati menciptakan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015 dengan tujuan mewujudkan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Atau secara sederhananya seluruh negara ASEAN membuka selebar-lebarnya pintu untuk melakukan perdagangan bebas (baik barang maupun jasa) tidak terkecuali Indonesia. Dengan kesiapan birokrasi Kita yang telah matang sejak 2-3 tahun terakhir ini, tentu kabupaten Muara Enim telah siap menghadapi tantangan tersebut, baik dari segi pelayanan publik maupun kemudahana akses perizinan usaha satu atap. Selamat ulang tahun kabupaten Muara Enim yang ke-68 semoga cita-cita Reformasi Birokrasi dapat terwujud di Bumi Serasan Sekundang.