Pendekatan Progesif Pembangunan Smart City di Indonesia Konsep Pembelajaran untuk Kabupaten Muara Enim

Pendekatan Konsep Smart City

Secara harfiah, smart city dapat diartikan sebagai “kota cerdas”. Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Dikutip dari laman smartcityindonesia.org, sebuah kota dikatakan Smart apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya, memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut. Sedangkan dalam buku Pengenalan dan Pengembangan Smart City, kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan Smart City

Tujuan utama dari diadakannya smart city antara lain untuk membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi warga serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan smart city dapat dibagi menjadi 3 agenda utama, yaitu untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan) dapat dikatakan bahwa tujuan smart city adalah untuk membentuk kota yang berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan).

Dalam perumusan smart city  ada beberapa aspek pendukung yang harus dipenuhi oleh suatu kota agar dapat menjadi kota pintar, karena smart city hanyalah konsep, bila dikaji lebih mendalam, terdapat banyak dimensi dalam pengembangan konsep ini dan disesuaikan dengan kebutuhan kota atau daerah yang akan dijadikan sebagai kota pintar.

“Aspek terpenting dalam keberhasilan pembangunan kota pintar adalah pemerintahan yang cerdas atau smart governence, artinya pemerintah daerah selaku aktor utama yang menentukan arah kebijakan pembangunan perkotaan dan daerahnya. Seperti di Kabupaten Banyuwangi, infrastruktur pemerintahan sudah terintegasi dengan sistem pelayanan online terpadu, membuat event kreatif, pelayanan pengaduan onlile secara terpadu dan banyak hal lainnya. Selain itu, kota yang pintar, juga memerlukan branding untuk daerahnya, agar masyarakat global dapat dengan cepat mengetahui daerah tersebut. Misalnya Kota Jogjakarta dikenal sebagai kota Pendidikan, oleh sebab itu, Jogjakarta selalu menjadi salah satu pilihan terbaik masyarakat Indonesia dalam meneruskan pendidikan.”

Belajar dari Kabupaten Banyuwangi

Konsep Pembangunan Kota Pintar haruslah menyesuaikan kebutuhan daerah, implementasi smart city di Kabupaten Banyuwangi. Daerah ini terletak di ujung utara Provinsi Jawa Timur. Jarak dengan Kota Surabaya mencapai 297,6 km. Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 km2 didiami penduduk sebanyak 1.668.438 jiwa, terdiri dari 838.856 jiwa laki-laki dan 829.582 jiwa perempuan, penduduk ini tersebar di 24 Kecamatan. Konsep pembangunan kota pintar di Banyuwangi dirumuskan dengan konsep Smart Concept and Strategy untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi dalam upaya untuk mewujudkan Kota Pintar, sebagai berikut: 

1. Keterbatasan Waktu

Konsep kota pintar memiliki banyak dimensi pembangunan, namun tetap pembangunan di suatu daerah harus sesuai dengan kerangka waktu RPJP dan RPJMD serta RKPD Kabupaten, sehingga pemerintah melalui kepala daerah harus mencari cara yang inovatif dan efektif dalam implementasi konsep ini. Seperti program Smart Kampung di Banyuwangi yang dilaksanakan di beberapa desa, dengan menekankan konsep pertanian unggul dan pembatasan retail modern yang mengancam perekonomian masyarakat petani. Dengan memberdayakan sistem digital, maka efektifitas program pemerintah dapat optimal dan tidak banyak membutuhkan waktu lama dalam sosialisasi program.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Tantangan sumber daya yang dihadapi oleh daerah ini adalah kualitas sumber daya manusia. IPM Kabupten Banyuwangi tahun 2014 mencapai 67,6 dibandingkan dengan smart city yang sudah lebih maju mencapai 79. Selain itu juga keterbatasan anggaran juga menjadi hal yang harus ditemukan solusi kreatif dalam usaha pembangunan daerah

3. Keterbatasan Kewenangan

Mewujudkan kota atau daerah yang maju membutuhkan banyak pembangunan di semua lini, salah satunya adalah penanaman modal usaha, daerah tidak boleh serta merta langsung membuat kesepakatan dengan pihak investor yang menyangkut proyek hajat hidup orang banyak, namun perlu banyak koordinasi. Hal ini menjadikan daerah memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber pembiayaan daerah.

 

Branding Daerah dan Penggunaan Internet Desa di Banyuwangi

Strategi “mencegat turis Bali” diakui oleh Bupati Anas dalam penyampaian di seminar IISMEX 2017, beliau mengatakan, “ ada jutaan orang menyebrang ke Bali lewat Banyuwangi. Mereka itu kami “tahan” dulu satu atau dua hari dengan berbagai gimmick sehingga mereka spend uang di Banyuwangi. Banyuwangi juga mendapat pengakuan internasional, dengan menjadi daerah wisata terbaik versi  UNWTO Awards di Madrid tahun 2016. Daerah ini mencuat dalam kaca mata branding pintar karena sebagai berikut: 

Banyuwangi diuntungkan dengan lokasinya yang menjadi gerbang wisatawan menuju ke Bali. Banyuwangi juga memiliki potensi destinasi wisata unggul dan lengkap, mulai dari keindahan wisata pantai dan wisata alam pegununganya. Banyuwangi memperkuat konten wisata alamnya dengan wisata budaya dan eco tourism. Wisata budaya disajikan dalam bentuk berbagai festival daerah yang dibingkai dalam tema besar, “ Banyuwangi Ethno Carnival ”

Banyuwangi terus memperbaiki fasilitas penunjang pariwisata (ameneties). Tahun 2015, Banyuwangi mengoperasikan bandara berkonsep green airport serta pelabuhan. Tiap tahunnya, selalu mengalami peningkatan jumlah penumpang menuju dan keluar dari daerah ini. Perbaikan jalan menuju ke tempat wisata tidak hanya mengandalkan uang pemerintah, tapi berkolaborasi dengan unsur swasta dan masyarakat.

Banyuwangi meningkatkan kualitas melayani warganya kepada wisatawan (hospitalities). Dengan semakin banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Banyuwangi, maka peningkatan kemampuan bahasa asing menjadi kebutuhan. Pemkab Banyuwangi sejak Mei 2015 telah berhasil melatih 3000 warganya untuk mampu berbahasa asing sehari-hari, seperti Inggris, Arab, dan Mandarin. Juga diadakan kompetesi video kreatif, sehingga menjadikan publikasi daerah lebih dikenal secara global.

Internet merupakan suatu jaringan yang sangat luas bagi penggunanya, pemanfaatan Internet sangatlah di butuhkan terutama untuk masyarakat desa yang membutuhkan untuk mengakses suatu informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk pengguna.Untuk masyarakat dalam tertutup dan terbuka sangatlah penting dan bermanfaat bagi kehidupan, misalnya mencari informasi bibit tanaman yang bagus bagi petani atau mencari resep masakan untuk ibu rumah tangga dan untuk pelajar desa yang membutuhkan materi untuk belajar di sekolahnya.

Menuju Muara Enim sebagai Kota Pintar di Masa Mendatang

Menjalankan smart city di daerah perlu sebuah komitmen dari kepala daerah dan perencana. Pada berbagai kesempatan interaksi dengan para kepala daerah dan perencana banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan smart city, misalnya darimana harus kami memulai?, bagaimana proses pembangunan smart city? Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun IT sistem? Tentu saja jawaban dari setiap pertanyaan tersebut tidak bisa diuraikan dalam satu kalimat. Semuanya bergantung dari kondisi Kabupaten Muara Enim itu sendiri. Namun tentunya ada acuan yang dapat diterapkan untuk memulai sebuah smart city. Tidak mungkin membangun rumah yang langsung dari fondasi sampai bangunan berdiri sempurna, tentu harus diselesaikan secara bersama-sama secara bertahap.

Salah-satu pekerjaan rumah setiap kepala daerah terpilih setelah dilantik dan mulai menjabat adalah menyusun RPJMD. Seiring dengan semakin tingginya dorongan revolusi digital untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah, smart city menjadi konsep pembangunan yang paling banyak dipilih oleh para kepala daerah di Indonesia, tidak terkecuali di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, sebut saja Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Konsep kota pintar tidak akan berhasil terbangun tanpa ada visi dan misi yang kuat dari setiap pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan.

Terutama adalah visi dan misi dari kepala daerah dalam pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinannya. Oleh karena itu, dalam merencanakan smart city, awal yang sangat menentukan adalah memastikan bahwa kepala daerah yang menjabat memiliki kemauan yang kuat untuk mewujudkan konsep kota pintar. Ketika hal tersebut telah dilaksanakan, maka setengah pekerjaan akan terselesaikan.

Tentu saja smart city adalah bahasa pasar bagi sebuah dokumen resmi pemerintah yang biasanya bersifat formal. Terjemahan konsep ini adalah Kota Pintar atau Kota Cerdas jadi, jangan dianggap sebagai upaya mewujudkan kota pintar atau cerdas dari sisi pendidikan. Membangun Kota Pintar adalah pembangunan kota yang mencakup seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan warga didalamnya dengan memanfaatkan teknologi ICT sebagai sistem informasi daerah.

Untuk mewujudkan smart city, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, berikut ini adalah tahapan-tahapan tersebut:

  1. Membentuk tim perumus kebijakan Kota Pintar

  2. Melakukan penyamaan Visi dan Misi serta Komitmen seluruh stakeholder pembangunan Muara Enim

  3. Melakukan kajian kebutuhan daerah dan sinkronisasi konsep Kota Pintar

  4. Menyusun dokumen Masterplan dan Blueprint Kota Pintar daerah

  5. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah

  6. Melaksanakan Roadmap pembangunan Kota Pintar

  7. Terus berinovasi meningkatkan kinerja Kota Pintar

Terdapat beberapa opsi model pembangunan smart city yang dapat diterapkan oleh suatu daerah. Pertama membangun suatu kawasan baru yang memang direncanakan sejak awal untuk mejadi sebuah kawasan Kota Pintar. Kawasan ini dapat berupa kota baru mandiri atau kawasan percontohan, sebenarnya Kabupaten Muara Enim sudah memiliki kawasan smart yakni Kawasan Pertambangan Bukit Asam di Kecamatan Lawang Kidul, namun yang jadi masalahnya, konsep pengembangan kawasan berbeda, Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memang didesain untuk mendukung kegiatan inti (core) Perusahaan tambang dan tidak sejak awal dikembangan menyesuaikan konsep Kota Pintar. Kawasan baru perkotaan Muara Enim adalah Islamic Center dengan didukung oleh kegiatan perkantoran pemerintah. Pengelolaan kawasan baru, harus dipadukan dengan sektor swasta ataupun kawasan pemukiman yang memang sudah direncanakan sejak awal. Fasilitas dan utilitas kawasan harus direncanakan sejak awal. Keuntungan kawasan baru smart city mempermudahkan perencanaan sejak awal, namun dibutuhkan investasi yang besar dengan tingkat resiko yang juga tinggi. Kedua, menjadikan kota yang sudah ada menjadi smart city dengan melakukan penyesuaian di berbagai aspek. Walaupun pastinya akan dibutuhkan waktu lama dalam proses untuk mewujudkannya, namun mengubah kota menjadi smart city akan memberikan dampak yang lebih cepat dan membumi kepada seluruh warga perkotaan Muara Enim.

Pembiayaan Smart City Muara Enim

Keterbatasan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan adalah hal yang sangat jamak terjadi di era otonomi adalah hal yang sangat jamak terjadi di era otonomi daerah saat ini. Tingginya ekspektasi visi pembangunan yang ingin dicapai seringkali tidak diikuti dengan kemampuan finansial daerah, apalagi bila hanya mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat atau APBD. Dilema lain Pemerintah Daerah sebelum menerapkan smart city saja pemda suda kesulitan untuk melakukan pembiayaan pembangunan diluar anggaran rutin seperti biaya pegawai, anggaran pendidikan harus 20% atau anggaran kesehatan 10%.

Oleh karena itu Kabupaten Muara Enim harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan lain secara kreatif untuk membiayai pembangunan daerahnya. Berikut ada beberapa opsi pembiayaan yang tersedia yang bisa dipakai untuk mendanai program Kota Pintar.

Selesai.

  • 17-07-2017 21:58 pm

  • Oleh Admin

  • Dibaca 67 Kali


Komentari

Nama
Email
Komentar