Politik Dinasti Siapa Yang Salah

Oleh : H. Taufik Rahman, SH (Ketua ICMI Kabupaten Muara Enim)

Sejak bergulirnya Reformasi di Indonesia, Kehidupan demokrasi semakin semarak dan menggairahkan, terutama dalam pelaksanaan Kepala Daerah ( Gubernur, Bupati, dan Walikota ) yang dipilih langsung oleh rakyat. Dimana sebelum Kepala Daerah dipilih oleh DPRD yang menurut beberapa pihak kurang demokratis. Ada satu hal yang sangat menarik pada pemilihan daerah langsung oleh rakyat yaitu kesempatan setiap orang untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah, cukup terbuka, apa lagi dibuka peluang calon independen.

Penomena menarik pada pemilihan kepala daerah akhir-akhir ini, dimana adanya kecenderungan kepala daerah yang habis masa jabatan dan tidak dapat mencalonkan kembali untuk mencalonkan keluarga ( istri, anak, saudara atau kerabat ) untuk menjadi calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan integritas, kapabilitas, kopetensi dan kemampuannya dalam pelaksanaannya pemilihan tersebut terpilih entah secara kebetulan atau ada faktor lain.

Pemerintah dan DPR sudah membuat seperangkat aturan yang menghadang kepala daerah yang masih menjabat untuk mencalonkan keluarga pada pemilihan kepala daerah yaitu UU No 8 tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang menurut berbagai pihak dinilai sudah sesuai dalam menghadang niat kepala daerah untuk membangun kerajaannya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah membatalkan larangan kepala daerah yang masih menjabat untuk mencalonkan keluarganya untuk menjadi calon kepala daerah untuk membangun politik dinasti lewat pintu PILKADA. Naskah putusan MK ini banyak tanggapan dari berbagai pihak baik politisi maupun akademisi ada yang setuju tapi ada juga yang tidak setuju. Padlizon Wakil ketua ketua umum Partai Gerindra sacara tegas menyatakan secara politis larangan politik dinasti dibutuhkan agar tidak terjadi dominasi satu keturunan tertentu untuk memimpin suatu daerah imbasnya kecendrungan korupsi menjadi  meningkat.

Salah satu  pertimbangan MK pembatalan pencalonan kepala daerah yang ada hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sedang menjabat antara lain karena bertentangan dengan UUD 1945 khususnya dianggap adanya deskrimatif terhadap calon kepala daerah yang masih ada hubungan keluarga dengan kepala daerah yang sedang menjabat, putusan MK bersifat Final dalam arti harus dipedomani. Sebenarnya deskrimatif tetap diperlukan dalam hal-hal tertentu sepanjang tujuannya untuk perbaikan dan harus diatur dalam pencalonan kepala daerah antara lain calon Bupati, Walikota, minimal berumur 25 tahun. Padahal ada orang yang baru berumur 24 tahun punya Integeritas, kapabilitas, berkompetensi dan punya kemampuan untuk menjadi kepala daerah kerana ketentuan harus berumur 25 tahun. Maka 24 tahun tidak dapat menjadi Bupati atau pun Walikota.

Terlepas setuju atau tidak setuju dengan keputusan MK tersebut karena sudah final tentu harus dipedomani dalam rangka pencalonan kepala daerah, sebenarnya yang perlu dipermasalahkan apakah calon kepala daerah tersebut punyain tegritas, kapabilitas, kompetensi dan kemampuan untuk menjadi kepala daerah dengan tidak mempermasalahkan ada hubungan keluarga atau tidak dengan kepala daerah yang masih menjabat, jawabnya :
 

  1. Tergantung kepada rakyat yang berhak memlih calon kepala daerah tersebut sepanjang rakyat yang berhak memilih calon kepala daerah tersebut tidak mengerti dan memahami serta tidak tahu dengan sang calon apakah punya Intergritas, Kapabilitas, Kompetensi dan kemampuan untuk menjadi kepala daerah. Tentu calon kepala daerah yang masih punya hubungan dengan kepala daerah yang masih menjabat dapat saja terpilih, sebaliknya jika rakyat mengerti dan memahami sang calon kepala daerah tentu rakyat tidak akan memilihnya artinya terpilih tidaknya si calon sangat tergantung pada kecerdasan rakyat dalam menentukan pilihannya.
  2. Peran partai politik dalam pencalonan kepala daerah sangatlah menentukan, sepanjang partai politik tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk mencalonkan kepala daerah yang berintegritas, kapabilitas, kompentensi dan berkemampuan. Maka politik dinasti terbuka peluang tumbuh subur di negeri demokrasi ini, karena mencalonkan orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kepala daerah yang masih menjabat atau tidak berintegritas, kapabilitas, kompetensi dan berkemampuan cukup menjanjikan bias terpilih karena rakyat kita belum begitu cerdas dalam menentukan pilihan yang tepat.

Dari apa yang diuraikan diatas sebenarnya politik dinasti tidak perlu kita cemaskan. Karena yang paling penting seorang kepala daerah haruslah orang yang mempunyai integritas, kapabilitas, kompetensi dan berkemampuan untuk memimpin suatu daerah. Untuk itu sangatlah tergantung dengan kecerdasan rakyat dalam menentukan pilihannya pada proses pemilihan kepala daerah dan komitmen partai politik dalam pencalonan daerah.

  • 18-08-2017 07:15 am

  • Oleh Admin

  • Dibaca 1591 Kali


Komentari

Nama
Email
Komentar